Anggota Komisi V DPR Laksmi Indaryani. Foto : Runi/mr

Sumber daya air dan konektivitas berupa jalan dan jembatan, menjadi salah satu program dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2015-2020 yang diapresiasi Komisi V DPR RI. Meski capaian dan realisasi anggaran kedua program tersebut sudah melebihi target, namun sejumlah persoalan masih tersisa. Salah satunya, masalah ketersediaan air.

Setidaknya, hal inilah yang menjadi sorotan utama Anggota Komisi V DPR Laksmi Indaryani. Dirinya mempertanyakan mengenai target bidang sumber daya air (SDA), yang dalam salah satu program kerja Kementerian PUPR, kapasitas daya tampung air ditargetkan mencapai 60 m3/kapita/tahun dengan penyelesaian 45 bendungan lanjutan dan 15 pembangunan bendungan baru.

“Kami apresiasi capaian Kementerian PUPR sudah banyak yang over target, tetapi juga ada yang target renstranya yang air baku 67,52 m3 per kapita, namun capaiannya hanya 30 m3 per kapita, tetapi kenapa target kita selanjutnya hanya 60 m3 per kapita, kenapa diturunkan padahal target kemarin belum tercapai, sekarang kenapa malah dikurangi,” ungkap Laksmi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Ketersediaan akses air bersih menjadi penting, lanjut politisi Partai Demokrat itu, mengingat data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mencatatkan lebih dari 2,1 miliar manusia tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tidak hanya itu, 500 ribu orang di dunia pun tewas setiap tahunnya akibat diare. Belum lagi, 700 penduduk dunia terancam kelangkaan air parah yang akan terjadi pada 2030 mendatang. 

Sebagai legislator dapil Jawa Tengah VII, dirinya mengatakan bahwa kekeringan menjadi masalah utama pada daerah pemilihannya, yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, dan Purbalingga. Dengan tegas dirinya menegaskan mengenai pentingnya kemajuan infrastruktur guna mendukung kemajuan perekonomian bangsa.

“Masalah kami pasti banyak, Pak Menteri, jadi kekeringan itu sudah pasti, belum lagi pengangguran. Kami sangat berharap infrasktruktur, 90 persen masyarakat kami hanya mengharapkan kemajuan infrastruktur untuk kemajuan perekonomian kami. Kami meminta lebih perhatian lagi terhadap kami,” tegasnya.

Kondisi perekonomian pada daerah konstituen Laksmi, Jawa Tengah VII meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, dan Purbalingga, dinilai Laksmi masih terlalu rendah. Pasalnya, dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, standar pendapatan minimum Kabupaten Banjarnegara merupakan yang terendah. 

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/68 tahun 2018, UMK Banjarnegara sebesar Rp 1.610.000. Hal ini menjadi ironi, ungkap Laksmi, tatkala Kabupaten Banjarnegara dikenal sebagai produsen salak terbesar sedunia. “Jika panen raya itu harganya hanya Rp 500 rupiah saja, Pak Menteri,” keluhnya. 

Sebagai informasi, pada tahun mendatang Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan daerah irigasi mencapai 500.000 ha, rehabilitasi jaringan irigasi mencapai 2.500.000 ha, dan pengendali banjir dan pengamanan pantai sepanjang 2.100 km. 

Pengendalian banjir direncanakan akan dibangun di Medan, Bengkulu, DKI Jakarta, Bandung, Putusibau (Kalimantan Barat), Palu dan Jayapura. Sedangkan pengamanan pantai akan ditargetkan pada Pantai Kunjir (Lampung), Pantai Utara Jawa (termasuk NCICD), pulau terluar, serta dukungan venue dayung PON XX di Teluk Youtefo (Papua). (alw/sf)